Ledakan di Depo Plumpang itu terjadi sekitar pukul 20.30 WIB itu tak hanya mengejutkan warga tetapi juga membuat sibuk petinggi Pertamina dan menimbulkan berbagai spekulasi.
Apalagi ledakan ini bersamaan dengan isu akan dicopotnya Dirut Pertamina Ari H Soemarno yang santer terdengar dalam sepekan terakhir. Selain itu juga berkaitan dengan makin dekatnya pemilu yang akan digelar dalam hitungan bulan.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memang tengah menggodok pengganti Ari H Soemarno. Bahkan Sabtu (17/1), Presiden SBY menggelar pertemuan terbatas di kediamannya, Puri Cikeas Bogor khusus membahas nama-nama calon Dirut Pertamina.
Hadir dalam pertemuan itu Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani, Mensesneg Hatta Radjasa, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, Menneg BUMN Sofyan Djalil dan Komisaris Utama Pertamina Sutanto.
Dalam rapat itu, Sri Mulyani mengusulkan dua nama, yaitu Kuntoro Mangkusubroto (mantan Mentamben) dan Erry Ryana Hardjapamengkas (mantan Dirut PT Timah dan Wakil Ketua KPK).
Sementara, Soetanto pada rapat itu mengusung tiga nama yang dicalonkan, yaitu Sumarsono (mantan Direktur Umum dan SDM Pertamina), Meizar Rahman, (komisaris pertamina yg juga mantan Gubernur OPEC untuk Indonesia) dan Achmad Faisal yang saat ini masih menjabat Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina.
Karenanya, ledakan ini kental dengan dugaan sabotase. Apalagi ada nama kandidat yang berasal dari dalam Pertamina yakni Achmad Faisal yang masih menduduki jabatan Direktur Pemasaran.
Ada dugaan ledakan ini menjadi batu sandungan bagi Achmad Faisal mengingat kelancaran distribusi Depo Plumpang berkaitan erat dengan bidang tugasnya. Achmad Faisal memang dijagokan sejumlah pihak. Apalagi SBY-JK berharap agar pimpinan Pertamina berasal dari kalangan internal.
Terlepas dari isu pergantian Dirut Pertamina, sebenarnya BUMN pertambangan ini telah berhasil meningkatkan kinerjanya. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 15 Januari lalu, Pertamina mengumumkan berhasil membukukan keuntungan sekitar Rp 30 triliun.
Karenanya pergantian Dirut ini juga menjadi pertanyaan sejumlah kalangan. Alasan pencopotan akibat kelangkaan BBM di beberapa SPBU awal Januari seiring dengan penurunan harga BBM yang dilakukan pemerintah dinilai masih belum cukup kuat.
Mengingat seiring dengan penurunan harga BBM juga diikuti dengan peningkatan jumlah permintaan. Lihat saja penjualan kendaraan roda empat sempanjang 2008 saja mencapai 550 ribu unit belum lagi roda dua yang mencapai 6 juta unit. Siapapun direksinya tentu bukan hal mudah mengatasi lonjakan permintaan yang terus meningkat dalam dua bulan terakhir.
Sementara itu, salah seorang menteri kabinet SBY-JK, dalam sebuah pesan singkat yang diterima, menanggapi ledakan itu juga mengungkapkan sinyalemen yang sama. Menurutnya, ada dugaan ledakan ini menjadi sebuah character assassination alias pembunuhan karakter bagi pemerintah incumbent yakni SBY-JK.
"Ini berkaitan dengan Pemilu yang semakin dekat," ungkapnya. Di tengah suhu politik yang tinggi, ada segelintir pihak yang mencoba memanfaatkan situasi dan memperkeruh keadaan dengan mengesankan bahwa pemerintah saat ini tak becus mengurus BBM. "Itu hal biasa di tengah suhu politik yang makin meninggi," imbuhnya.
Apalagi Depo Plumpang memiliki peran sentral dalam distribusi BBM di Jabotabek yang notabene menjadi pusat perputaran bahan bakar terbesar di Tanah Air. Saat ini Depo Plumpang menyalurkan berbagai macam produk yaitu premium, kerosene, solar, biosolar, pertamax, dan pertamax plus.
Depo itu melayani SPBU se-Jabodetabek dan memasok premium ke 600 SPBU. Tak hanya itu, Depo Plumpang bahkan menyuplai pertamax hingga ke Bandung. Depo Plumpang juga menyuplai 11.000 kilo liter/hari untuk premium, 4.200 kilo liter/hari kerosene, dan solar plus biosolar sebesar 5.100 kilo liter/hari.
Sebenarnya PT Pertamina terus menyempurnakan penanganan depo tersebut sekaligus meminimalisir human error. Bahkan PT Pertamina telah menginvestasikan Rp 1 miliar untuk menerapkan sistem otomatisasi berstandar internasional sebagai salah satu upaya transformasi untuk menjadi perusahaan minyak kelas dunia.
Dengan system yang baru ini sebenarnya, pengelolaan Depo Plumpang menjadi lebih baik sehingga memperkuat dugaan adanya sabotase dalam kebakaran ini. Entah itu menggoyang pemerintah atau salah satu cara mudah mempercepat pergantian direksi lama ataupun menjegal pejabat baru.
Kalau itu terjadi, jelas aksi seperti itu sangat tidak manusiawi karena tak hanya asset negara yang dirugikan tetapi juga memperlemah kredibilitas pemerintah dan lebih jauh lagi membuat rakyat tambah menderita.
Hadir dalam pertemuan itu Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani, Mensesneg Hatta Radjasa, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, Menneg BUMN Sofyan Djalil dan Komisaris Utama Pertamina Sutanto.
Dalam rapat itu, Sri Mulyani mengusulkan dua nama, yaitu Kuntoro Mangkusubroto (mantan Mentamben) dan Erry Ryana Hardjapamengkas (mantan Dirut PT Timah dan Wakil Ketua KPK).
Sementara, Soetanto pada rapat itu mengusung tiga nama yang dicalonkan, yaitu Sumarsono (mantan Direktur Umum dan SDM Pertamina), Meizar Rahman, (komisaris pertamina yg juga mantan Gubernur OPEC untuk Indonesia) dan Achmad Faisal yang saat ini masih menjabat Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina.
Karenanya, ledakan ini kental dengan dugaan sabotase. Apalagi ada nama kandidat yang berasal dari dalam Pertamina yakni Achmad Faisal yang masih menduduki jabatan Direktur Pemasaran.
Ada dugaan ledakan ini menjadi batu sandungan bagi Achmad Faisal mengingat kelancaran distribusi Depo Plumpang berkaitan erat dengan bidang tugasnya. Achmad Faisal memang dijagokan sejumlah pihak. Apalagi SBY-JK berharap agar pimpinan Pertamina berasal dari kalangan internal.
Terlepas dari isu pergantian Dirut Pertamina, sebenarnya BUMN pertambangan ini telah berhasil meningkatkan kinerjanya. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 15 Januari lalu, Pertamina mengumumkan berhasil membukukan keuntungan sekitar Rp 30 triliun.
Karenanya pergantian Dirut ini juga menjadi pertanyaan sejumlah kalangan. Alasan pencopotan akibat kelangkaan BBM di beberapa SPBU awal Januari seiring dengan penurunan harga BBM yang dilakukan pemerintah dinilai masih belum cukup kuat.
Mengingat seiring dengan penurunan harga BBM juga diikuti dengan peningkatan jumlah permintaan. Lihat saja penjualan kendaraan roda empat sempanjang 2008 saja mencapai 550 ribu unit belum lagi roda dua yang mencapai 6 juta unit. Siapapun direksinya tentu bukan hal mudah mengatasi lonjakan permintaan yang terus meningkat dalam dua bulan terakhir.
Sementara itu, salah seorang menteri kabinet SBY-JK, dalam sebuah pesan singkat yang diterima, menanggapi ledakan itu juga mengungkapkan sinyalemen yang sama. Menurutnya, ada dugaan ledakan ini menjadi sebuah character assassination alias pembunuhan karakter bagi pemerintah incumbent yakni SBY-JK.
"Ini berkaitan dengan Pemilu yang semakin dekat," ungkapnya. Di tengah suhu politik yang tinggi, ada segelintir pihak yang mencoba memanfaatkan situasi dan memperkeruh keadaan dengan mengesankan bahwa pemerintah saat ini tak becus mengurus BBM. "Itu hal biasa di tengah suhu politik yang makin meninggi," imbuhnya.
Apalagi Depo Plumpang memiliki peran sentral dalam distribusi BBM di Jabotabek yang notabene menjadi pusat perputaran bahan bakar terbesar di Tanah Air. Saat ini Depo Plumpang menyalurkan berbagai macam produk yaitu premium, kerosene, solar, biosolar, pertamax, dan pertamax plus.
Depo itu melayani SPBU se-Jabodetabek dan memasok premium ke 600 SPBU. Tak hanya itu, Depo Plumpang bahkan menyuplai pertamax hingga ke Bandung. Depo Plumpang juga menyuplai 11.000 kilo liter/hari untuk premium, 4.200 kilo liter/hari kerosene, dan solar plus biosolar sebesar 5.100 kilo liter/hari.
Sebenarnya PT Pertamina terus menyempurnakan penanganan depo tersebut sekaligus meminimalisir human error. Bahkan PT Pertamina telah menginvestasikan Rp 1 miliar untuk menerapkan sistem otomatisasi berstandar internasional sebagai salah satu upaya transformasi untuk menjadi perusahaan minyak kelas dunia.
Dengan system yang baru ini sebenarnya, pengelolaan Depo Plumpang menjadi lebih baik sehingga memperkuat dugaan adanya sabotase dalam kebakaran ini. Entah itu menggoyang pemerintah atau salah satu cara mudah mempercepat pergantian direksi lama ataupun menjegal pejabat baru.
Kalau itu terjadi, jelas aksi seperti itu sangat tidak manusiawi karena tak hanya asset negara yang dirugikan tetapi juga memperlemah kredibilitas pemerintah dan lebih jauh lagi membuat rakyat tambah menderita.
0 Comment:
Post a Comment